Belitung, Inspirasiberita | Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Belitung Muhammad Hafrian Fajar (Jarwok) angkat bicara terkait insiden menyangkut Ketua DPRD Vina Cristyn Ferani.
Menurutnya, Insiden yang dilakukan Vina dalam sidang paripurna yang digelar, Jumat (25/10/2024) tidak memberikan kesempatan melakukan Intrupsi kepada anggota DPRD Hendra Pramono, bukan kali pertama.
‘’Saya diperlakukan sama ketika sidang paripurna yang ke enam dan ketuju, pada saat itu saya meng – intrupsikan untuk berbicara, mick sudah saya hidupkan, tapi lagi-lagi tidak diberikan hak bicara,’’ kata Jarwok Inspirasiberita.
‘’Hari ini demikian, saya sudah intrupsi. Jelas saya sudah intrupsi, tidak diberikan hak bicara juga sama sekali,’’ lanjutnya sidang ke enam merupakan sidang ketika pembahasan dan pengesahan tata tertib DPRD Belitung.
Saat itu tata tertib DPRD belum sempat disahkan, lalu ditunda sebab ada salah satu fraksi yang berkeberatan, padahal dalam membentuk pansus tatip yang dipercayakan kepada kami dari tujuh perwakilan fraksi sudah bersepkat dan palu kesepakatan sudah diketok pada rapat dan sidang pansus.
‘’Cuma di paripurna tidak disahkan, ditunda dan kami pun tidak diberikan hak untuk bicara,’’ kata Jarwok lagi pada saat itu.
Jarwok menilai harusnya Vina sebagai pimpinan DPRD memberikan hak se adil-adilnya agar semua anggota diberikan luang untuk mengemukakan pendapat, tapi hari ini, Jumat (25/10) hal itu tidak diberikan.
Padahal tugas seorang anggota DPRD harus diberikan hak, karena korelsinya, dewan diminta untuk berbicara dan membela kepentingan masyarakat dari segi apapun.
‘’Hari ini saya merasa kecewa sebagai ketua PKB terhadap cara kepemimpinan ketua DPRD Kabupaten Belitung hari ini,’’ujar sembari menyatakan kalau fraksi PKB akan menyikapi ini dan menuntut keadilan sebagai anggota DPRD.
Untuk itu, ia mengharapkan ketua DPRD bisa betul-betul memahami dalam memimpin paremen, karena sifatnya kolektif kolegial dan perlemen ini bukan sebuah perusahaan ataupun satu partai duduk di kursi DPRD Kabupaten Belitung.
Untuk itu fraksi PKB mengharapkan hal seperti itu tidak terjadi pada kemudian hari. ” Kalaupun memang tidak bisa, silahkan mundur dari pimpinan DPR, kalau memang sikapnya seperti itu, yang silahkan mundur dari DPR,” harapnya
Menurutnya DPRD bukan taman kanak-kanak yang selalu disanjungkan dengan nyanyian lagu untuk setuju, sebab setiap anggota mempunyai argumentasinya masing-masing.
“Kami punya hak yang jelas sama dan tolong jangan batasi hal-hal itu dengan posisi kedudukan pimpinan,’’ pungkasnya
Redaksi
