Di Kirimi Surat Dari Kejagung RI, Kejati Babel Lakukan Penyelidikan Penyimpangan Proyek Di LPSE Babel

Kasi Penkum Kejati Bangka Belitung Basuki Rahardjo saat diwawancarai wartawan usai menemui masa saat aksi di kantor Kejati. (Redaksi inspirasiberita.com)

PANGKAL PINANG, inspirasiberita.com – Berawal dari laporan  salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penggiat Anti Korupsi atas dugaan kecurangan dalam proses lelang proyek di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Babel ke Kejaksaan Agung RI.

Kini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa saat ini penyidik tengah mengusut perkara dugaan penyimpangan lelang proyek di ULP Babel itu.

Bacaan Lainnya

Kejati langsung merespon hal ini, lantaran telah dikirimkan surat oleh Kejagung RI. Penyidik melakukan langkah pengumpulan data, bahan dan keterangan (Pulbaket) pada setiap proyek yang telah dilaporkan.

Pasalnya, Kejagung RI akan meminta laporan hasil penanganan dari Kejati Babel dalam waktu tempo 30 hari sejak surat diterima tanggal 25 Mei 2021 lalu.

“Iya, instruksi dari Kejagung (RI) untuk penanganan kasus dugaan penyimpangan lelang proyek di ULP Babel sedang berjalan. Sekarang sedang proses puldata dan pulbaket,” kata Kasi Penkum Kejati Babel Basuki Rahardjo saat dicegat wartawan di depan Gedung Kejati Babel, Kamis (24/6/21).

Mantan Kasi Pidsus itu, masih enggan membuka secara terang terkait hal ini. Ia hanya mengatakan bahwa pihak Kejati telah memanggil beberapa orang yang dianggap bisa diambil keterangannya atas laporan itu.

“Pihak-pihak terkait sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan hasilnya nanti kita lihat seperti apa, apakah nanti kerena pidana atau perdata kita lihat nanti. Soal siapa yang dilaporkan untuk ditindaklanjuti dalam surat tersebut saya tidak begitu ingat, nanti saya cek lagi lah,” ucapnya.

Bahkan terkait oknum Pokja yang melakukan proses lelang proyek yang berinisial ER alias ND itu pun belum bisa dibeberkannya. Namun, ia menyatakan hal itu akan menjadi bahan informasi tambahan untuk penyelidikan ini.

“Informasi itu akan menjadi bahan tambahan untuk penyidik bekerja ,” ungkapnya.

Untuk diketahui, surat yang dilayangkan oleh salah satu LSM Pegiat Anti Korupsi tersebut berisi dugaan penyimpangan lelang proyek bernilai ratusan miliyar rupiah.

Didalamnya menyebutkan nama-nama perusahaan yang terlibat. Bahkan informasi yang diperoleh wartawan, laporan pengaduan tersebut juga menyeret nama seorang petinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Redaksi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *