Desa Air Saga Alami Kerugian Rp 1,1 Milyar, Dua Orang Dijadikan Tersangka Korupsi

TANJUNGPANDAN, inspirasiberita.com – Setelah melalui penyelidikan panjang memeriksa 17 orang saksi, dan 2 orang saksi ahli akhirnya Kejaksaan Negeri Belitung menetapkan 2 orang tersangka Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyalahgunaan pengelolahan dana desa (APBDes) Desa Air Saga Tahun 2018-2019 pada Selasa (03/08/2021) lalu.

Kedua orang tersebut ialah seorang laki-laki mantan kepala desa dan dan perempuan yang merupakan kaur keuangan Desa Air Saga yaitu ABH dan GY. Meski telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Belitung namun keduanya belum dilakukan penahanan.

Bacaan Lainnya

“Untuk kedua tersangka belum dilakukan penahanan, karena penyidik masih perlu melengkapi berkas sehingga semuanya lengkap dan siap untuk disidangkan. Tapi penyidik sudah memberitahukan kepada yang bersangkutan, karena kedua tersangka mempunyai hak,” ujar I Gede Punia Atmaja kepada inspirasiberita.com, kamis (12/08/2021).

Disampaikan I Gede Punia Admaja, pihaknya telah meminta kepada inspektorat Kabupaten Belitung untuk dilakukan penghitungan. Dari perhitungan inspektorat, kerugian yang ditimbulkan dalam korupsi pengelolahan dana Desa ini melebihi dari satu milyar.

“Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan audit Inspektorat Kabupaten Belitung, kerugian negara yang mengakibatkan kerugian keuangan desa dalam kasus sebesar Rp 1,1 miliar lebih,” kata I Gede Punia Atmaja.

Sedangkan untuk modus pelaku ini mengambil uang tersebut dengan cara menggunakan slip. Namun slip yang dibuat melebihi nilai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan yang ada di Desa tersebut.

“Jadi slip yang ditarik melebihi kegiatan yang dilaksanakan, dan ditandatangani oleh Kades dan Kaur Keungan Desa Air Saga. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara saldo yang tercatat dengan nilai yang sebenarnya, di catatan ada, namun di kas kosong,” ungkapnya.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Primair Pasal 2 Ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *