Lagi, Lahan Seluas 136 Hektar Di Desa Prepat Dijual Atas Nama Masyarakat

BELITUNG, inspirasiberita.com – Kini kembali terjadi lagi, penjualan lahan kosong seluas kurang lebih 136 hektar dengan mengatasnamakan masyarakat di Desa Prepat Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

Dimana pada tahun 2020, Desa Prepat telah melakukan penjualan lahan seluas kurang lebih 190 hektar kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sama yaitu PT Pratama Unggul Sejahtera (PUS).

Bacaan Lainnya

Saat dijumpai awak media, Sukri selaku Kepala Desa Prepat (Kades) mengatakan bahwa penjualan kali ini tidak dilakukan seperti sebelumnya. Dimana, kalau dahulu pada saat pembuatan surat tanah pihak perusahaan dikenakan biaya, dan untuk saat ini tidak.

“Sekarang tidak seperti dulu, penjualan lahan saat ini hanya dibayarkan sesuai harga yang disepakati Rp 15 juta dan dibagikan kepada masyarakat per kartu keluarga Rp 5,062 juta,” kata Sukri selaku Kades Prepat Kecamatan Membalong kepada inspirasiberita.com, Rabu (05/10/22).

Ia pun membantah jika ia dan pihak Desa Prepat mendapatkan uang lebih dari perusahaan tersebut. Menurutnya, ia pun hanya memperoleh uang penjualan tersebut sama seperti yang didapat masyarakat per Kartu Keluarga (KK).

“Dapatnya sama, cuma dapat jatah KK, tidak ada lebih. Untuk Desa juga tidak ada, hanya uang pembelian materai saja,” ujar Sukri.

Terkait dengan uang bagi-bagi kepada beberpa oknum diluar dari pemerintahan Desa, Sukri menjelaskan bahwa hal itu merupakan bantuan perusahaan terhadap kelompok yang telah dianggap mitra perusahaan.

“Saya tidak tahu itu, perusahaan yang tahu. Karena itu mitra mengajukan profosal kepada pihak perusahaan dan mereka (perusahaan) membantu mitra,” jelasnya lagi.

Dari hasil investigasi, beberapa awak media dilapangan dan kepada sumber yang patut dipercaya. Bahwa lahan tersebut merupakan tanah negara bebas yang tidak dimiliki oleh siapapun.

“Itu lahan kosong, tidak ada yang punya. Jadi lahan tersebut dicek status lahannya apakah masuk kedalam kawasan hutan atau pun yang lainnya,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Setelah dilakukan pengecekan ke pihak dinas kehutanan dan dikeluarkan surat bahwa lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan yang kemudian pihak dari perangkat desa membuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama masyarakat.

“Kalau sudah clean and clear baru dibuatkan surat SKT nya atas nama warga. Padahal warga tersebut tidak pernah merasa mengusahakan tanah itu. Setelah itu, dengan kesepakatan tanah tersebut dijual ke pihak perusahaan kelapa sawit yaitu PT PUS,” ungkapnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *