Inflasi Meningkat, Kejari Beltim Lakukan Koordinasi Pendampingan Hukum

BELITUNG TIMUR, Inspirasiberita | Daerah – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Forkopimda beserta Kepala Desa se-Belitung Timur (Beltim) mengikuti rapat koordinasi pendampingan hukum terkait pengendalian inflasi daerah oleh Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kejari Beltim), Selasa (08/11) di Aula Kejari Beltim.

Kepala Kejari Beltim Abdur Kadir mengungkapkan, dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat, Pemerintah menggunakan pengalihan subsidi BBM, menggulirkan beberapa program termasuk penambahan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga sampai ke daerah harus dikawal pelaksanaannya.

Bacaan Lainnya

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 12,4 Triliun diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Memberikan subsidi gaji/upah (BSU) sebesar Rp 9,6 Triliun bagi 16 juta pekerja. Selain itu Pemerintah Daerah juga diminta untuk menggunakan 2% dana transfer umum (DTU) sebesar Rp 2,17 Triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan nelayan. Ini harus di breakdown di Pemerintah Daerah seperti apa,” tuturnya.

Ia mengatakan, pendampingan pengendalian inflasi daerah sangat diperlukan  sesuai surat Jaksa Agung no. B-159/A/SUJA/09/2022 pada 5 September 2022 tentang Pendampingan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *